uu 35 2009. Bagi pelaku yang menyuruh dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, atau dengan cara memaksa dengan ancaman dan kekerasan, atau melakukan tipu muslihat terhadap si. uu 35 2009

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. BNN. UU RI No. Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 penyidikan dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri 1 Badan. Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. go. 35 Tahun 2009 Di dalam struktur Bab-bab dalam Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 2. UU 21/2007 mengatur secara menyeluruh dan terpadu kegiatan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, penggatiaan undang-undang ini disebabkan Undang-Undang yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang dalam menanggulangi dan memberantas Tindak pidana Narkotika yang telah. 35, LN. 35 Tahun 2009 menyebutkan jika : “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”. Pelaku yang terlibat jaringan narkotika internasional dengan menggunakan anak-anak sebagai kurirnya dapat dijerat dengan Pasal 133 ayat (1) UU No. Untuk memfungsikan. Penulisan ini mencoba untuk mengungkapkan dan mengu-raikan politik hukum dari UU No. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DEKRIS BAB I PENDAHULUAN A. com Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Narkotika Golongan INarkotika Golongan IINarkotika Golongan III Narkotika Golongan I Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu. Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, tetapi setelah diundangkannya UU No. KETENTUAN UMUM 2. Scbelum lahtrnya undang-andang No. Pengkajian 1 jenis NPS membutuhkan waktu 6 bulan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2004. Oleh karena itu diperlukan revisi UU No. rtf Author: user Created Date: 10/27/2009 11:46:35 AM. Begitu pula sebaliknya soal rehabilitasi dengan yang ada dalam RKUHP terkait delik narkotika. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2010/No. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. SENGAJA TAK SENGAJA PEDULI AMAT Oleh : Parulian Siburian S. UU 35 Tahun 2009_1658910242. NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika). Halaman ini telah diuji baca. Suasana webinar bertajuk 'Kajian Kritis Pedoman Penuntutan Nomor 11 Tahun 2021', Jumat (6/8/2021). Rincian 35 Regulasi Terbaru OJK dalam Program Stimulus Perekenomian;. B. Meskipun sud ah. : UU Nomor 35 Tahun 2009. 35 Tahun 2009 ~ TENTANG NARKOTIKA;2. NARKOTIKA. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika karena sering terjadi penyalahgunaan (seperti: Brolamfetamin, Amfetamin, metamfetamin dsb) 2. Peraturan Pemerintah (PP) NO. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. ” VOA —. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. com ABSTRAK Fredi Wahyu Putra Adhyaksa, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, October 2017, IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENUNTUTAN PELAKU TINDAK PIDANA. (UU No. Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangUU 35 Tahun 2009. 5 Tahun 1997 t entang Psikotropika dan dimasukannya kedua lampiran tersebut menjadi lampiran golongan I berdasarkan UU No. Pada UU No 35 tahun 2009, secara jelas peranan dan kewenangan dari BNN sebagai badan Nasional diatur sedemikian rupa terutama mengenai kewenangan penyidikan. 9 ketentuan pasal 127 UU no 35 tahun 2009, memenuhi juga unsur pasal 111 atau 112 UU no 35 tahun 2009. 1. Analisis Implikasi UU 35/2009 dan UU 36/2009 (Siti Isfandari, dkk. 2. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, KONSIDERANS. KETENTUAN PENUTUP. File. pdf/47; View more global usage of this file. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Unduh. 35 Tahun 2009. Sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial dan mental pecandu. 1. Formulasi Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. JAKARTA, HUMAS MKRI - Sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK). Komitmen dunia dalam memerangi narkotika. 35/2009 dan fenomena pen-egakan hukum terhadap UU No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, KONSIDERANS. KEPEMUDAAN Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 ; KESEHATAN Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ; BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU. , et al. Undang-undang (UU) tentang Rumah Sakit. (Dijerat) Pasal 71 UU No 35 Tahun 2009 tentang pemufakatan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada detikcom, Kamis (20/7/2017). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1234Unsur barang siapa ;Unsur tanpa hak ;Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis ganja ;Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini dapat diunduh dalam format pdf dari situs DPR RI. Namun tak jarang muncul kebingungan tentang pasal mana yang lebih pas dipakai untuk menjerat. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; v. 35 Tahun 2009 tcntang Narkotika yang diundangkan pada tanggai 12 Oktober 2009 dalam lembaran negara RI tahun 2009 nomor 143 dan tambahan Icmbaran negara RI nomor 5062 beriaku scjak undang-undang tersebut diundangkan. PENJELASANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 35 TAHUN 2009TENTANGNARKOTIKA. 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. UU Nomor 35 Tahun 2009. Metadata. 5115, LL SETNEG : 42 HLM. kepri. Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Narkotika Nasional; Mengingat : 1. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pengguna diatur dalam pasal 116, 121,126,127, 128, 134. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi. 22 Tahun 1997. undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika . , M. Penelusuran terkait : Pasal 112 ayat (1) uuri nomor 35 tahun 2009 Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Narkotika Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) uu ri no. 2009. JAKARTA - Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia sudah sangat serius. 31 . Halaman ini telah diuji baca. 8Lihat UU No. Seperti diketahui, ini merupakan zat atau obat dimana asalnya berasal dari tanaman maupun bukan tanaman. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 12. Undang-undang (UU) NO. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 127 ayat (1) huruf a UU RI No. UU Nomor 35 Tahun 2009. 2010. INFOASN. TENTANG. UU RI No. D (NIDN. Di dalam penjelasan umum UU 5/1997 disebutkan bahwa psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Analisis Hukum Terhadap Penerapan dan Pembuktian Pasal 112 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 909/Pid. 1 | Maret 2017 Tahun 2009) merupakan derivate dari Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga cathinone yang terdapat dalam daftar Nomor Urut 37 dalam lampiran golongan narkotika golongan I (nomor urut 35 narkotika Undang-Undang Nomor 35 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009) dimana struktur dasar dari. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. “UUNo. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Peraturan Perundang-undangan. Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, either synthetic or semi-synthetic, which can cause degradation or alteration of consciousness, loss of taste, reduce or eliminate the pain, and can lead to dependence, which is divided into categories as attached in this Law. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat. NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA I. Karena seringnya terjadi interaksi anatar manusia tersebut, maka dibutuhkan sesuatu yang bersifat mengatur danPasal 6 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 mengatur penggolongan narkotika menjadi 3, yakni golongan I, II, dan III. Undang-undang (UU) tentang Perfilman. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Jika selama ini pelaku penyalahgunaan narkotika secara umum akan menghadapi tuntutan pidana dan dipenjara, ke depan. Sabtu, 09 Maret 2019 - 06:46 WIB. Unduh. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Namun demikian, dalam menerapkansanksi pidana berupa pidana penjara tersebut, Undang-Undang mewajibkan hakim untuk memperhatikan ketentuan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, UU 35/2009 telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan penggunaan narkotika golongan I seperti ganja untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Undang-undang Narkoba yang saat ini digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. 1 | No. Komisi III DPR memandang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang sudah saatnya untuk direvisi karena undang-undang yang ada sekarang belum mengatur banyak hal terkait perkembangan narkotika saat ini. pdf Abstrak - Peraturan Terkait - Dokumen Terkait - Hasil Uji MK - Download JDIH Provinsi Banten adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. UU Narkotika dan UU Psikotropika merupakan hasil ratifikasi daripada Single Convention Drugs Tahun 1961 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol 1972 yang mengubahnya. Rabu, 4 Februari 2009. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isidan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksisaksi kepersidanganyang telah disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :1. 131 UU RI No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda KehormatanUU Nomor 35 Tahun 2007_penjelasan. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi. Penerapan pasal 137 UU no. Hak masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk (Pasal 106 UU 35/2009): a. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 5035, LL SETNEG : 29 HLM. TENTANG. Sus/2017/PN Mdn) View/ Open. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. 35 Tahun 2009 negara kita memberlakukan Undang. Tabel 9: Perbedaan UU No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, KONSIDERANS. Advisor(s) Hamdan, Muhammad. Berita terkait. 400. Kelemahan berlakunya UU No. pdf/6. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berimbas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) didominasi narapidana kasus-kasus narkotika, khususnya para pengguna. TUJUAN Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: a) menjamin. UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Huk um Pidana, Jurnal Ilmiah . Diunduh 2747 kali 374. Di dalamnya tersurat tegas serangkaian pasal penjatuhan hukumanDAFTAR NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. Tetapi, setelah melalui fakta persidangan, majelis hakim menyimpang ketentuan pidana umum sebagaimana tertuang dalam Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015. DOWNLOAD ePAPER. Undang-undang (UU) tentang Kekuasaan Kehakiman. (campuran-gabungan)antara antara mati, pidana pennjara seumur hidup atau pidana penjara. Crime agreements can be applied to children who are in conflict with the law because the offender's child is suspected orPoin kedua UU HPP adalah perubahan dalam UU Pajak Penghasilan (PPh). Peraturan Pemerintah (PP) NO. 35 Tahun 2009. UU No. “Melalui revisi UU No. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. DASAR HUKUM. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; PERATURAN TERKAIT. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPASAL 53 UU NO 35/2009. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 111. Harga Buku. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Oleh Mahatma Chryshna. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. “Melalui revisi UU No. PP 40-2013 Pelaksanaan UU No 35 - Narkotika. pdf/54. 7 khusus dalam proses pidana. Nomor Putusan: Bunyi Pertimbangan: 1. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah menyatakan bahwaterdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, atau memiliki hasilhutan yang diketahui atau patut. UU RI No. 3879, LL SETNEG : 4 HLM. 35 Tahun 2009 Narkotika MATERI POKOK PERATURAN Abstrak 1. TENTANG. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Narcotics. Oleh : Abi Jam'an Kurnia,S. 2. Kelima, akan memberikan peluang kepada pelaku kejahatan narkotika untuk leluasa menjalankan aksinya karena peraturan (UU) yang lebih meringankan kepada pelaku tindak pidana. mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Pasal 142. MH (KETUA PERADI DPC PADANG LAWAS RAYA) KETUA P2TP2A KAB. Sebagai wujud dari keseriusan negara untuk menangani permasalahan narkotika yang semakin merebak sampai ke pelosok negeri, maka aturan yang telah ada sebelumnya yakni UU No. Undang-undang (UU) NO. 1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.